Diskusi ttg Undang-undang Pornografi

Di posting in saya memuat respon Sri Adrianti Muin ttg tulisan saya sebelumnya “Efektifkan Undang-undang Pornografi itu?”. Anti, nama panggilannya adalah sahabat dekat saya waktu kuliah. Makan, tidur bahkan mandi bareng, dekaat sekali deh. Dia salah satu teman dimana saya bisa curhat apa saja, tentang pelajaran, perasaan, pacar, masa depan, agama, dll. Beda dengan saya yang adalah staying home mom, Anti adalah PhD candidate di Bidang ekonomi.

Jika anda tertarik untuk memberikan pendapat … Just leave a comment, I really appreciate it.

Anti:

“Sebenarnya hukum agama sudah mengatur apa yang boleh atau ga boleh dilakukan sama umatNya.Tp negara kita kan bukan menghukum seseorang berdasarkan hukum agamanya? Kembali ke batasan pornografi (atau pornoaksi?). Apa seni tari klasik jawa, atau tari bali bikin libido orang naik? rasanya mustahil. Tapi coba tonton goyangan inul, atau dewi persik? terasa bedanya kan? Nah jelaslah kepada siapa undang2 itu ditujukan.Belum lagi pengaruh internet pada anak2. Gimana caranya mengontrol anak2 dalam berselancar ke dunia maya kalo ga ada pemblokiran situs2 porno. Anak kita mungkin masih bisa kita kontrol, tapi berapa anak2 lain yang tidak bisa? jadi jangan parno terhadap uu porno. Diliat dari niat baiknya dulu n kalo ada yang perlu direvisi, why not? Ok sobat, love with u.”

Nancy:

Menurut saya UU Pornografi itu baik dan efektif buat mereka yang sudah dewasa dan memang kepengen di atur. Tapi buat mereka yang tidak bertumbuh dewasa sehingga masih anak-anak secara mental dan spiritual (usianya tua tapi mentalnya masih sama seperti anak saya yang masih baby itu yang tidak tahu membedakan bahaya dan tidak) atau buat mereka yang merasa kebebasan mereka berekspresi dan belajar dapat terhalang, buat kedua kelompok ini UUP malah bisa menjadi batu sandungan.

Di Indonesia, walau ada UU Pornografi tapi itu tidak akan memberhentikan orang-orang yang memang akhlaknya rusak dan mencari-cari barang ‘haram’ itu. Tidak ada hukuman yang bisa membuat mereka berhenti. Malahan ini akan menjadi kerjaan ekstra buat pemeritah dan mengabaikan masalah-masalah urgent lainnya seperti perbaikan ekonomi, pendidikan, keamanan dan politik.

Dibalik UU ini memang ada niat baiknya, tapi bagaimana jika ini mengakibatkan perpecahan dan perselisihan? sedangkan ada cara lain yang lebih baik dan efektif untuk dijalani?

UU Pornografi itu akan efektif jika di dukung oleh factor-faktor lainnya, ada empat factor yang saya usulkan terinsipirasi dari cara mendidik anak. Salah satunya dengan memperkuat ajaran agama dan norma positif di dalam keluarga.

Saya setuju bahwa kita harus menolong generasi muda dari bahaya kerusakan moral. Benar bahwa kita bisa mendidik anak sendiri tapi bagaimana dengan anak-anak yang lain? Taruhlah sebagai orang tua kita berhasil mendidik anak jadi baik-baik, tapi bagaimana dengan teman-temannya? Untuk itu saya rasa perlu pembinaan akhlak dan agama yang dimulai dari dalam keluarga bukan pemerintah.

Bicara mengenai keluarga, di era teknologi dan globalisasi seperti sekarang kami sebisa mungkin melindungi anak-anak kami mumpung mereka masih kecil, masih murni dan belum tercemar. Sebenarnya saya lebih parno dan protektif bagi anak-anak kami daripada mereka yang mendukung UU Pornografi. Kami bahkan berniat untuk meng-homeschool mereka. Tugas kami sebagai orang tua adalah membekali mereka dengan ajaran agama, kasih sayang dan contoh moral yang akan menjadi landasan bagi mereka kelak.

Kami juga sangat cautious dengan apa yang mereka lihat dan tonton di TV dan komputer. Jarang kami menonton acara orang dewasa jika ada anak-anak (kecuali berita). Untuk acara TV Kami selalu memperhatikan age appropriate-nya. Prinsip ini juga berlaku untuk game, maianan, buku (kecuali bacaan yang bersifat ilmu pengetahuan karena saya tidak mau membatasi minatnya terhadap art and science). Si Joel anak kami, sampai saat ini tidak berani menyalakan komputer dan TV tanpa seizin kami.

Banyak anak-anak lain seusia dia yang saat ini tanpa control bermain game dan berselancar di internet. Barangkali karena orang tua mereka sibuk dan tidak cukup waktu untuk mendampingi anak. Tapi sebenarnya ini pun bukan alasan karena sekarang banyak software parenting yang memungkinkan orang tua menyeleksi program untuk anak mereka. Orang tua harus secara jelas dan konsisten menaruh batasan-batasan ini sedari anak-anak mereka kecil. Jika lalai mereka akan menjadi semakin sulit pada saat usia sekolah dan mulai terpengaruh teman-teman.

Bagi saya secara pribadi UU Pornografi welcome, karena saya memang ingin di atur dan dikontrol mana tahu khilaf (^_^) Tapi bagaimana dengan mereka yang menganggap bahwa UUP itu mengungkung kebebasan mereka berekspresi dan berkreasi?

Jean Jacques Roseau pernah berkata “aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi akan membela sampai mati hakmu untuk mengatakannya”.

Saya sih nggak mau mendukung apalagi membela sampai mati hak mereka yang ingin Pornografi dan Pornoaksi dilegalkan, tapi saya menghargai spirit of democracy, menghargai perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan hidup. Karena hanya dengan cara inilah kita bisa membawa bangsa kita maju ke level yang lebih tinggi.

Untuk selanjutnya mengenai penerapan, isi dan definisi Pornografi/Pornoaksi, mengenai Inul dan Dewi Persik (terus terang saya nggak pernah lihat goyangan mereka ), jadi saya minta pendapat dari pembaca yang lain deh…!

============================

BACA ISI RANCANGAN UU PORNOGRAFI

Selasa, 2008 September 16

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

Akan disahkan tgl 23 sept.

BAB I

KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
 
1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. 
 
2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. 
 
3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.  
 
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
 
5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  
 
Pasal 2 
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.  
 
Pasal 3 
Pengaturan pornografi bertujuan: 
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; 
 
b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat; 
 
c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan  
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. 
 
BAB II 
LARANGAN DAN PEMBATASAN 
 
Pasal 4 
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:  
 
e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
 
f.kekerasan seksual; 
 
g.masturbasi atau onani; 
 
h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau 
 
i.alat kelamin.  
 
(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 
 
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 
 
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 
 
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. 
 
Pasal 5  
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 
 
Pasal 6 
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan. 
 
Pasal 7 
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
 
Pasal 8 
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. 
 
Pasal 9 
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. 
 
Pasal 10 
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.  
 
Pasal 11 
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. 
 
Pasal 12 
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. 
 
Pasal 13 
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. 
 
Pasal 14 
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:  
a.seni dan budaya;  
b.adat istiadat; dan 
c.ritual tradisional. 
 
Pasal 15 
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB III 
PERLINDUNGAN ANAK 
 
Pasal 16 
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. 
 
Pasal 17  
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. 
 
 
2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB IV  
PENCEGAHAN 
 
Bagian Kesatu 
Peran Pemerintah 
 
Pasal 18 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. 
 
Pasal 19 
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang: 
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;  
 
b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan 
 
c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. 
 
Pasal 20 
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang: 
 
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;  
 
b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;  
 
c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan 
 
d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.  
 
Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat 
 
Pasal 21 
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.  
 
Pasal 22  
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara: 
 
a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;  
 
b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;  
 
c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan  
 
d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.  
 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 23 
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
 
BAB V 
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 
 
Pasal 24 
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 
 
Pasal 25 
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada: 
 
a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan  
 
b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya. 
 
Pasal 26  
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. 
 
(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik. 
 
(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik. 
 
Pasal 27 
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan. 
 
Pasal 28  
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara. 
 
(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus. 
 
(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus. 
 
BAB VI  
PEMUSNAHAN 
 
Pasal 29 
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan. 
 
(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat: 
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi; 
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan; 
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan 
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan. 
 
BAB VII  
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 30 
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000. 000,00 (enam miliar rupiah). 
 
Pasal 31 
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah). 
 
Pasal 32 
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah). 
 
Pasal 33 
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah). 
 
Pasal 34 
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000. 000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 35 
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000. 000,00 (lima miliar rupiah). 
 
Pasal 36 
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000. 000,00 (enam miliar rupiah). 
 
Pasal 37 
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000. 000,00 (lima miliar rupiah). 
 
Pasal 38 
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. 
 
Pasal 39 
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah). 
 
Pasal 40 
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 
 
(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama sama. 
 
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 
 
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. 
 
(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 
 
(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 
 
(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. 
 
Pasal 41 
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa: 
a.pembekuan izin usaha; 
b.pencabutan izin usaha; 
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau 
d.pencabutan status badan hukum. 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 42 
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.  
 
Pasal 43 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.  
 
Pasal 44 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
PENJELASAN: 
 
Pasal 4 
Ayat (1)  
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual. 
 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan. 
 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.  
 
Pasal 5 
Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.  
 
Pasal 6 
Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. 
 
Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud. 
 
Pasal 10 
Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani. 
 
Pasal 13 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan. 
 
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan. 
 
Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan. 
 
Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya. 
 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi. 
 
Pasal 14 
Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni. 
 
Pasal 16 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 
 
Pasal 19 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi. 
 
Pasal 20 
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi. 

Tags: Child, Education, Family, Parenting, Politic, Pornography